fungsi analisis kebijakan pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Fungsi Analisis Kebijakan

a)      Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berperan untuk mengalokasikan  agenda penelitian, pengembangan dan analisis kebijakan berdasarkan kajian ekonomi, politik, social, budaya, dan hankam pada tingkatan makro. Kajian makro tidak akan terlepas dari aspek-aspek tersebut, karena system pendidikan mengambil manfaat dari system-sistem makro tersebut. Dalam kajian makro perlu dicermati kecendrungan perubahan yang terjadi. Maksud utama kajian makro untuk melahirkan beberapa alternatif isu kebijakan pendidikan sebagai bahan untuk studi ekstrapolasi (pemanjagan) sehingga dapat memunculkan beberapa agenda analisis dan penelitian kebijakan ynag relevan.

Analisis perlu mencermati kecendrungan system makro yang meliputi factor-faktor di luar pendidikan yang sekiranya dapat mempengaruhi fakta-fakta, objek, atau fenomena yang sementara manjadi isu kebijakan. Analis diharapkan kemudian mendeskripsikan sejauh mana dampak dari isu tersebut terhadap komponen atau variable lainnya, terutama yang berhubungan dengan kepentingan public. Selanjutnya diadakan dialog public, dimana disferensiasi aspirasi maupun persepsi public dapat diartikulasikan  secara demokratis. Akhirnya dialog public dapat dijadikan sebagai sumber legitimasi dalam pembuatan agenda penilitian dan analisis kebijakan.

b)      Fungsi Inquiri

Fungsi inquiri dapat dilakukan jika seluruh atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan sudah dilaksanakan dan sudah mencapai hasil-hasilnya. Dalam fungsi inquiri setiap topic penelitian yang ada merupakan komponen-komponen integral dari suatu isu kebijakan yang strategis-politis sehingga hasil-hasil penelitian dan pengembangan juga akan tersusun secara terorganisasi sesuai dengan isu-isu kebijakan strategis yang sedang disoroti.

1.      Kajian Metodologis dan Subtansi

Dalam melaksanakan fungsi inquiri kegiatan analisis kebijakan melaksanakan kajian yang bersifat koprehensif terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Kajian tersebut berbentuk kajian metodologi dan kajian subtansi.

a.       Kajian metodologi dimaksudkan untuk memberi umpan balik bagi para peneliti agar dicapai penyempurnaan metodologi di kemudian hari.

b.      Kajian subtansi dimaksudkan untuk memperoleh sisntesis dari berbagai kelompok jinis penemuan penelitian dan pengembangan yang sudah ada agar diperoleh ususlan kebijakan yang lebih realistis berkaitan dengan isu-isu kebijakan yang sudah diindentifikasikan sebelumnya.

Kajian subtansial dapat dibedakan kedalam tiga bentuk yaitu :

a.       Analisis penelitian tunggal

Kajian terhadap penemuan penelitian yang bersekala besar mengenai permaslahan yang cukup strategis. Kajian yang dilaksnakan terhadap kesesuaian topic dengan suatu kebijakan yang sedang disoroti. Jika dikemudian dilaksanakan kajian metodologis maksud untuk menilia apakah hasil penelitian dikatakan sahih secara  metodologis.

b.      Analisis hasil evaluasi

Bentuk analisis ini diarahkan bagi evaluasi kebijkan/ program pendidikan untuk dijadikan bahan perumusan alternative kbijkan/program pendidikan. Berhasilnya kebijakan/program pendidikan dapat dibedakan atas tiga katagori yaitu : berhasil sepenuhnya, berhasil sebagian dan tidak berhasil sama sekali. 

c.       Meta analisis kebijakan

Bentuk analisis kebijakan dalam rangkah melahirkan alternative kebijkan baru berdasarkan analisis terhadap sejumlah penemuan penelitian yang berkaitan. Model ini bertujuan untuk menemukan kecendrungan yang berbeda dari sejumlah penelitian.

2.      Argumentasi Kebijakan

Argumentasi kebijakan merupakan suatu peryataan realisitis yang komperhensif sebelum melahirkan kebijakan pendidikan. Ini menyangkut kajian subtansial untuk mengkaji suatu gagasan apakah cukup realistis.

  

ü      Ide kebijakan : suatu gagasan kebijakan yang masih perlu diuji sebelum diterapkan kepada public.

ü      Analisis ekonomi : suatu kebijakan yang didukung oleh anggaran yang tersedia.

ü      Analisis politik : dengan menguji suatu gagasan kebijakan apakah memiliki hubungan secara politis atau yang membahayakan Negara/ masyarakat atau bertentangan dengan Ideologi Negara.

ü      Analisis social kultur : kajian mengenai kemungkinan suatu kebijakan diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Sebab tidak semua kebijkan ynag baik secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan secara sosio-kultur.

ü      Analisis administratif : cara untuk menguji usulan gagasan kebijakan berdasarkan pertimbagan apakah gagasan tersebut benar-benar dapat dijabarkan secara operasional dalam suatu system manajemen, didukung dengan sumberdaya manusia, dana, fasilitas dan waktu yang tersedia dalam system pengelolaan.

Selain beberapa pertimbagan diatas terdapat pula beberapa cara untuk menerjemakan suatu informasi temuan penelitian menjadi kebijakan mulai dari sederhana dengan yang paling sulit.

            Menurut Toulmin terdapat delapan cara yaitu :

1)      Cara otoritatif

2)      Cara statistic

3)      Cara klasifikasi

4)      Cara intuitif

5)      Cara analisentrik

6)      Cara esplanatori

7)      Cara prakmatis

8)      Cara kritik nilai

c)      Fungsi Komunikasi

Fungsi komunikasi dapat dilaksanakan jika analisis kebijakan telah menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang benar-benar realistis. Tugas analis kebijakan dalam hal ini ialah menyampaikan alternative atau gagasan kebijakan tersebut kepada semua pihak yang berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik mengenai keabsahan gagasan yang diusulkan.

Upaya mengkomunikasikan gagasan kebijakan kepada stakeholders dimaksudkan untuk :

1)      Pembuat keputusan : meyakinkan pembuat keputusan tentang kebenaran ilmiah sebuah informasi dan dapat dilakukan dengan penyajian laporan tertulis melalui diolog.

2)      Perencana dan pengelolah : terciptanya kesinambungan antara hasil penilitian dan argumentasi perencanaan.

3)      Peneliti : menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan.

4)      Pelaksana : terciptanya konsisntensi dengan tujuan.

5)      Masyarakat luas : sebagai pihak yang memiliki aspirasi dan yang dipublikkasikan merupakan kebenaran ilmiah.

B.     Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan

1)      Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis kebijakan prosprektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan dan preferensi kebijakan yang diyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2)      Analisis Retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasih informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan.

·        Analisis yang berorentasi pada disiplin.

·        Analisis yang berorentasi pada masalah

·        Analisis yang berorentasi pada aplikasi.

3). Analisis Kebijakan yang Terintergrasi

Analisis kebijakan yang terintergrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.

C.     Metode Planning Program Budgeting System (PPBS)

1.      Pengertian dan Proses Implementasi

a.       Pengertian

PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori system yang berorentasi pada auput dan tujuan penekanan utamanya adalah alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. Dalam bidang pendidikan PPBS bisa digunakan oleh karena (a) pendidikan adalah suatu system (b) organisasi pendidikan tidak berotasipada keuntungan modal tetapi orentasi pelayanan pendidikan  (c) sumberdaya pendidikan masi dalam katagori terbatas, sementara tuntutan masyarakat semakin menigkat.

b.      Proses Implementasi

1.      Menentukan tujuan umum organisasi dantujuan unit organisasi dengan jelas.

2.      Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

3.      Mengevaluasi berbagai alternative program dengan menghitung cost-benafit dari masing-masing program.

4.      Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya kecil.

5.      Alokasi sumbrdaya kemasing-masing progran yang di setujui.

2.      Karakteristik, Keunggulan dan Kelemahan PPBS

a.       Karakteristik

Ø      berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan.

Ø      Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang, karena PPBS berorientasi pada masa depan.

Ø      Mempertimbangkan semaua biaya yang terjadi.

Ø      Dilakukan analisis secara sistematis atas berbagai alternative program.

b.      Keunggulan

Ø      Menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata dan mebantu pimpinan dalam membuat keputusan yang menyangkut usaha pencapaian tujuan.

Ø      Menghindarkan adanya pertentangan dan overlapping program dan mewujudkan sinkronisasi dan intergrasi antaraparat organisasi dam proses perencanaan.

Ø      Alokasi sumberdaya yang lebih efisien dan efektif berdasarkan analisis manfaan dan biaya untuk mencapai tujuan.

Ø      Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja.

Ø      Litas depertemen, sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi dan tentunya adanya kerja sama yang baik antardeperteman.

c.       Kelemahan

Ø      PPBS membutuhkan system informasi yang canggih, ketersediana data, adanya system pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi.

Ø      Implementasi PPBS memebutuhkan biaya yang besar, karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih.

Ø      PPBS yang bagus secara teori, namun pengimplementasianya cukup sulit.

Ø      PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks.

Ø      Memerlukan pengeloala yang ahli dan memiliki kualitas tinggi.

Ø      Pengaplikasian PPBS menghadapi maslah teknis.

3.      Komponen Pokok PPBS

v     tujuan

v     alternative cara

v     dimensi waktu

v     prioritas

v     penendalian dan pengawasan

v     daya guna

4.      Komponen Lain PPBS

v     analisis

v     program

v     stuktur program

v     bentuk anggaran

v     rencana tindakan

v     system informasi

5.      Perangkat Operasional PPBS

perangkat operasionalPPBS yakni sebagai berikut:

·        masalaha program utama : setiap permasalahan organisasi biasanya di putuskan dalam perpektif anggaran, seperti imlikasi dalam besaran  biaya, arah rinci program danpilihan kebijakan sekarang maupun dimasa yang akan datang.

·        Struktur program : struktur program PPBS merupakanalat penurunana sumber tujuan kegiatan, melalui kegiatan kategorisasiberbagai kegiatan tersebut kedalam program.

 

 

 

 

 

sumber : http://oemboe-nobel.blogspot.com/